baritabatak.com–Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Kamis, 04 Juni 2026 berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD kawasan GDC. Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna dan dihadiri Wakil Walikota Depok, Chandra Rahmansyah S.Kom.
Rapat Paripurna Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2026 juga dihadiri oleh unsur pimpinan serta anggota DPRD Kota Depok, dengan agenda Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.
Selain itu, dalam rapat tersebut juga disampaikan hasil Reses Masa Sidang II Tahun Sidang 2026 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat yang telah dilaksanakan oleh anggota DPRD Kota Depok di daerah pemilihannya.
Usai Acara Rapat Paripurna, Anggota DPRD Kota Depok Dr (C) Binton Jhonson Nadapdap S.Sos SH MM MH kepada wartawan menjelaskan peningkatan jumlah kasus HIV di Kota Depok sepanjang 2025 menjadi perhatian DPRD Kota Depok.
Anggota DPRD Kota Depok sekaligus Ketua DPD PSI Kota Depok, Binton Nadapdap, meminta pemerintah memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi yang lebih masif dan evaluasi terhadap program penanggulangan yang telah berjalan.
“Angkanya sudah jelas ada peningkatan dari tahun 2024 ke tahun 2025. Karena itu, pemerintah perlu melihat dan mengantisipasi titik-titik yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat atau kelompok tertentu yang berpotensi menimbulkan kerawanan,” ucap Binton kepada wartawan.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, sepanjang 2025 ditemukan sebanyak 435 kasus baru HIV dari total 63.429 pemeriksaan yang dilakukan. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencatat 405 kasus baru.
Selanjutnya kata Binton, pemerintah perlu melakukan pemetaan yang lebih komprehensif terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi titik risiko.
Selain itu, kata Binton, pengawasan terhadap hunian sewa seperti apartemen dan rumah kos juga perlu menjadi perhatian.
Menurut Binton, perkembangan hunian vertikal dan penyewaan properti yang semakin masif di Kota Depok harus dibarengi dengan sistim pendataan yang baik agar memudahkan pengawasan serta koordinasi dengan lingkungan setempat.
“Termasuk apartemen dan tempat-tempat penyewaan yang berkembang cukup pesat. Perlu ada pengawasan dan identifikasi yang berjalan dengan baik sehingga pemerintah memiliki data yang memadai dalam melakukan langkah-langkah pencegahan,” katanya.
Meski demikian, Binton menegaskan bahwa penanganan HIV/AIDS tidak bisa hanya dilakukan melalui pendekatan pengawasan.
Edukasi kepada masyarakat tetap menjadi instrumen utama dalam menekan laju pertumbuhan kasus.
Karena itu, Binton mendorong Dinkes Kota Depok untuk terus memperluas kampanye literasi mengenai HIV/AIDS kepada berbagai kelompok usia, mulai dari pelajar hingga mahasiswa.
Dia turut berpendapat, pemahaman mengenai bahaya HIV, cara penularan, serta pentingnya deteksi dini perlu ditanamkan sejak usia sekolah agar masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kesehatan reproduksi dan penyakit menular.
Selain itu, Binton bilang, edukasi yang konsisten dapat menjadi langkah preventif yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mengurangi stigma terhadap orang yang hidup dengan HIV.
Anggota Terbaik 2025 ini juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap efektivitas program penanggulangan yang telah dijalankan Pemerintah Kota selama ini.
Menurut pandangannya, langkah-langkah yang telah dilakukan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala agar hasilnya dapat terukur.
Saat ditanya mengenai keterkaitan praktik prostitusi dengan peningkatan kasus HIV, Binton mengaku belum melihat adanya lokasi lokalisasi yang secara khusus menjadi perhatian di Kota Depok.
Ia mengakui aktivitas tersebut kerap sulit diidentifikasi karena dapat berlangsung secara tertutup di berbagai tempat.
Data Dinkes Depok juga mencatat hingga akhir 2025 terdapat sekitar 1.701 Orang Dengan HIV (ODHIV) yang menjalani pengawasan dan terapi antiretroviral (ARV).
Angka tersebut kata Binton, menunjukkan bahwa HIV/AIDS masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, orangtua maupun para tokoh.*bb01
