Memperjuangkan berdirinya Provinsi Tapanuli (Protap) sebagai pemekaran Sumatera Utara murni untuk kepentingan sentuhan pembangunan di masyarakat.
“Sebagai putra daerah, kami memperjuangkan Protap murni untuk pembangunan masyarakat Tapanuli. Saya tidak ingin jadi Gubernur, bukan politisi, cukup bagi saya memomong delapan cucu,” ungkap St Edison Manurung SH MM, Ketua Umum DPP Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT), saat membuka Focus Group Discussion (FGD) secara virtual, Minggu (18/12).
Dia berharap, dari FGD semoga dapat menghasilkan langkah konkret dengan arif dan bijaksana untuk pencapaian tujuan. “Momentum tahun politik, dengan rendah hati kita memohon kepada Presiden Jokowi merealisasikan cita-cita Protap,” katanya.
FGD dimoderatori Prof Dr Binari Manurung, Ketua DPW KMDT Provinsi Sumatera Utara itu juga menuai komentar dan pendapat dari JS Simatupang, Ketua Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli (PPPT).
JS Simatupang juga senada dengan Edison Manurung. Dia pun menyebutkan dirinya tak pernah berpikir menjadi aktor politik. “Saya juga tak berkeinginan menjadi aktor politik, saya cukup sebagai pesuruh politik,” cetusnya.
Menurut JS Simatupang, pembentukan Protap tinggal meneruskan perjuangan. “Administrasi sudah lengkap, semoga menjadi mukjizat di tahun 2023 nanti,” harap JS Simatupang seraya menyebutkan langkah-langkah melalui etika, menyentuh hati pemerintah untuk Protap.
Dia juga menyebutkan, pembentukan Protap tinggal ditentukan Pemerintah Pusat. “Mari agar tetap mendengungkan perjuangan ini dengan pola dalihan natolu. Kita datangi pemerintah sebagai hula-hula,” katanya mengambil istilah dalam peradatan Batak.
FGD juga diikuti Brigadir Jenderal TNI (Purn) Dr Hj Nurhajizah Marpaung SH MH itu membahas berbagai langkah penguatan realisasi Protap.
Politisi Godfried Effendi Lubis mengawali komentarnya dengan dasar hukum dan perundang-undangan pembentukan provinsi. “Usul pembentukan Protap secara administrasi sudah terpenuhi. Lima DPRD Kabupaten dan Kota, Gubernur Sumut H Syamsul Arifin waktu itu, DPRDSU sudah menerbitkan rekomendasi Protap dan sudah dibahas dalam Komisi II DPR RI,” ungkap Godfried Effendi Lubis.
Lebih dari itu, katanya, kajian akademik, kajian ilmiah, pendapat tokoh adat, pemetaan untuk Protap semua sudah dipenuhi.
Berikutnya, Godfried Effendi Lubis menyarankan agar protap didaftarkan di Proleknas untuk ke paripurna DPR RI. “Tentunya panitia pembentukan Protap, harus berkoordinasi dan kolaborasi panitia terdahulu, melakukan audiensi Wapres, Presiden RI,” katanya.
Dia juga mengungkapkan, jika Presiden Jokowi terbitkan Perpu untuk Protap, perjuangan pembentukan Protap finish. “Perkuat persatuan, jika perlu lakukan Tonggo Raja antara panitia terdahulu dengan panitia baru,” katanya.
Hingga berita ini tayang, FGD Virtual dalam topik: KMDT Menyongsong Provinsi Tapanuli di Era Presiden Jokowi masih berlangsung sembari menunggu kehadiran para narasumber lainnya, Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Ketua Komisi II DPR RI), Drs Nikson Nababan MSi (Bupati Taput yang juga Ketua Koordinator KMDT se-Kawasan Danau Toba), Gelmok Samosir (Pengurus Protap), Dr H Faisal Amri SAg MAg dan Deni anggota DPD RI asal Sumut. *BB/DBS
